PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPANAK SEBAGAI TENAGA KERJA DI PERTANGKAHAN IKAN BELAWAN

Main Article Content

Roswita Sitompul

Abstract

Sudah merupakan realita, keadaan anak di muka dunia ini masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan yang sering kali didengar memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Hak yang diberikan hukum kepada anak belum sepenuhnya ditegakkan, kenyataan dalam perilaku kehidupan, masyarakat masih menyimpan masalah anak. Bahkan keadaan ini bukan saja melanda Indonesia tapi seluruh permukaan bumi ini. Problem anak ini muncul bukan saja akibat perang atau konflik bersenjata atau pada kawasan negara yang belum memiliki keamanan nasional, akan tetapi juga melanda anak-anak yang berada pada kawasan atau negara yang tengah giat membangun. Kemajuan ekonomi membuat masalah barn, diantaranya adalah anak jalanan (street children), pekerja anak (child labor), eksploitasi seks terhadap anak pekerja seks. Dengan mengemukakan realitas anak dewasa ini, bertujuan memberikan gambaran betapa masalah anak belum mereda dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat, diantaranya termasuk Indonesia. Gambaran di atas menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara dan bangsa-bangsa di dunia. Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual setelah lahirnya konvensi Jenewa yang mengatur hak-hak manusia dalam bidang ksejahteraan, dimana konvensi ini juga memuat hak azasi anak. Pada tanggal 10 November 1984 lahirlah The Universak Declaration of Human Right atau pernyataan hak azasi manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hak azasi anak dikelompokkan ke dalam hakhak manusia secara umum. Pada tanggal 20 November lahirlah konvensi PBB tentang hak-hak anak. Pemerintah Republik Indonesia turut ambil bagian meratifikasi sekaligus mendukung diterapkannya Konvensi Hak Anak. Ratifikasi Konvensi Hak Anak ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor : 36 Tahun 1960. Konvensi Hak Anak, mengandung misi: 1. Penegasan hak-hak anak; 2. Perlindungan anak oleh negara, dan; 3. Peran serta berbagai pihak (masyarakat / negara / swasta ) di dalam 125 Jati, Bilangan 9, Disember 2004 menjamin penghormatan terhadap hak anak. Jadi bagi negara Indonesia, posisi anak dilindungi dari perlakuan semenamena oleh siapapun yang dapat merampas hak-hak mereka sebagai anak. Menurut Keppres Nomor : 36 Tahun 1990, maka negara berkewajiban untuk: 1. Memberi perlindungan kepada anak terhadap perlakuan diskriminasi atau hukuman; 2. Memberi perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, kesehatan, keselamatan, dan kesehatan; 3. Menghormati tanggung jawab hak dan kewajiban orang tua dan keluarga; 4. Mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan anak; 5. Memberikan kepada anak haknya untuk memperoleh kebangsaan, nama, serta untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya; 6. Memberikan kepada anak haknya untuk memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga; 7. Memberi kebebasan menyatakan pandangan / pendapat; 8. Memberi kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama; 9. Memberi kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat; 10. Memberi informasi dan beraneka ragam cumber yang diperlukan; 11. Orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan dan membina anak, negara mengambil langkah membantu orang tua yang bekerja agar anak mendapatkan perawatan dan fasilitas; 12. Memberi perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan kasar (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual; 13. Memberi perlindungan hukum terhadap gangguan ( kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atas serangan yang tidak syah ); 14. Memberikan perlindungan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara; 15. Memberi perlindungan kepada anak yang menjadi status pengungsi; 16. Memberikan kepada anak cacat haknya untuk mendapat perawatan khusus; 17. Memberi pelayanan kesehatan; 18. Memberikan kepada anak haknya memperoleh manfaat atas jaminan sosial (asuransi pribadi); 19. Memberi kepada anak haknya atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial; 20. Memberikan kepada anak hak atas pendidikan; 21. Memberi kepada anak atas haknya beristirahat dan bersenang-senang dan ikut terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi, dan seni budaya; 22. Memberi kepada anak haknya atas perlindungan eksploitasi; 23. Memberi perlindungan dari penggunaan obat terlarang; 24. Memberi perlindungan anak dari segala eksploitasi seksual; 25. Memberikan perlindungan terhadap penculikan dan penjualan anak; 26. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi terhadap segi aspek 126 Roswita - Perlindungan Hukum Terhadap Anak kesejahteraan anak; 27. Membuat larangan penyiksaan, hukum yang tidak manusiawi; 28. Memberi suatu hukum acara peradilan anak, dan; 29. Memberi kepada Anak haknya untuk memperoleh bantuan hukum, baik di dalam ataupun di luar peradilan. ( Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU Press, 1998 : 67 ). Beberapa peristiwa yang terjadi di masyarakat Indonesia menunjukkan lemahnya posisi anak sebagai korban kejahatan atau eksploitasi yang mereka terima. 1. Eksploitasi Anak-anak yang dipekerjakan di Jermal (bagian penangkapan ikan di tengah laut) yang berada di sepanjang Pantai Sumatera Utara yang menunjukkan bahwa banyak anak-anak usia 12-14 tahun yang dieksploitasi dengan sistem kerja yang mirip dengan kerj a rodi. 2. Tindakan Melacurkan Anak Ini sering diekspos media masa, yang pelakunya sering adalah orang tua si anak, dan bermotif uang. Orang tua tidak merasa berdosa ketika is mempunyai anak gadis yang cantik, dan disaat itu pula ada orang yang ingin "mencicipi" kemolekan si anak tersebut dengan sejumlah uang. Kasus yang terjadi di Bandung, Juni 1997, si Ibu berinisial Ny. TS, usia 46 tahun, pada tanggal 11 Juni 1997 telah menukarkan anaknya bernama DW, yang usianya 14 tahun, yang notabenenya adalah darah daging TS, kepada Ny. KTT alias Cici, usia 49 tahun, yang masih tetangganya dan berprofesi sebagai germo, menjadi uang senilai dua juta rupiah. 3. Kekerasan Pada Anak Jalanan Terjadi distorsi nilai terhadap anak, anak bukan hanya dipandang sebagai faktor eknominya yang biasa dipakai sebagai mengatasi masalah ekonomi keluarga. Nilai anak dipandang keluarga tidak lagi dilihat dari kaca mata pendidikan, tetapi dalam kepentingan ekonomi. Kasus ini pernah terjadi di Medan, banyak anak yang bekerja di jalanan dan bekerja di sektor informal mengalami penggusuran, pemukulan, penangkapan, dan perampasan. Terjadi pada tahun 1995 penggusuran besar-besaran terhadap anak jalanan yang bekerja di terminal Amplas oleh aparat keamanan. Akibatnya anak-anak jalanan itu tidak diperbolehkan lagi mencari nafkah di terminal tersebut. Setelah penggusuran itu, sekitar 40 orang anak jalanan mengadukan nasibnya ke DPRD Tkt. I untuk meminta perlindungan hukum. ( Mimbar Umum, 10 Oktober 1995 ) PERUMUSAN MASALAH Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan dengan mengambil obyek serta lokasi pekerja anak di Pertangkahan Ikan Belawan, maka yang menjadi pokok permasalahan, adalah: 127 Jai, Bilangan 9, Disember 2004 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai tenaga kerja di Pertangkahan Ikan Belawan? 2. Bagaimanakah peranan pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadak anak sebagai tenaga kerja di Pertangkahan Ikan Belawan? METODE PENELITIAN Penelitian yang ditujukan untuk menganalisis pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatifdan yuridis sosiologis. Kedua bentuk pendekatan tersebut masing-masing ditujukan, pertama, pendekatan yuridis normatif ditujukan terhadap kepustakaan hukum, dengan cara meneliti bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Kedua, pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan, dengan cara melihat penerapan hukum yang terjadi di seputar kehidupan pekerja anak di Pertangkahan Ikan Belawan. Data yang dipergunakan dalam membahas penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yaitu : ( Soerjono Soekanto, 1996 : 52 ). 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan; 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan para ahli hukum, hasil penelitian, makalah, majalah, artikel. 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang berupa petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus hukum maupun ensiklopedia. Data yang diperoleh dalam penelitian kemudian dikumpulkan, dikualifikasikan sesuai dengan kelompok pembahasan yang direncanakan, kemudian dilakukan pembahasan secara yuridis, dengan mempergunakan analisis kualitatif. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sejarah Lahirnya Hukum Anak di Indonesia Sebenarnya perhatian terhadap anak sudah lama dan sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. Perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 467 jo Ordonansi 1949 No. 9, yang mengatur Pembatasan Kerja Anak dan Wanita, kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87, yang 128 Roswita - Perlindungan Hukum Terhadap Anak mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda Bekerja di Atas Kapal. Pada tanggal 8 Maret 1942, lahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku tanggal 25 Februari 1946. Beberapa pasal KUHP yang berhubungan dengan anak, adalah : Pasal 45, 46 dan 47 memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Perburuhan ( UU. No. 12 Tahun 1948 ) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 ( UU No. 4 Tahun 1949 ) tentang Kesejahteraan Anak, dengan peraturan pemerintah No. 2 Tahun 1988 ( PP No. 2 Tahun 1988 ), yang tentang Usaha Kesejahteraan Anak. Secara Internasional, pada tanggal 20 November 1989, lahirlah Konvensi yang dibuat PBB tentang Hak-Hak Anak. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden No : 36 Tahun 1990. Konvensi ini membuat kewajiban negara meratifikasi untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak. UU No. 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (3) dan (4), tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan : "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa di dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan". Anak berhak atas perlindungan terhadap pertumbuhan perkembangan dengan wajar. Jelas pasal ini mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak. Dalam pasal 11 ayat ( 2) dinyatakan, bahwa yang mengatur kesejahteraan anak ( perlindungan anak ) adalah pemerintah atau masyarakat, yang berarti setiap warga negara, anggota masyarakat, ikut serta bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi terlaksananya kesejahteraan anak, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Dalam UU No. 12 Tahun 1948, secara tegas melarang anak bekerja, tetapi dalam kenyataannya banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan di sektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Menyadari keadaan demikian pemerintah dengan permenaker No. 1 Tahun 1987, mengatur tentang anak yang terpaksa bekerja, untuk anak yang terpaksa bekerja diisyaratkan ijin tertulis dari orangtua / walinya, lamanya bekerja maksimal 4 jam perhari, upah sama dengan orang dewasa, tidak bekerja pada malam hari, dan pada tempat-tempat berbahaya bagi kesehatan. Jelaslah, bahwa ketentuan ini bertentangan dengan UU. No. 12 Tahun 1948 jo UU. No. 1 Tahun 1950, yang memberlakukan UU No. 12 Tahun 1948 di seluruh Indonesia. Pengertian dari Perlindungan Anak Dalam simposium aspek-aspek hukum perlindungan anak yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang telah dicatat beberapa kesepakatan bahwa konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti, perlindungan anak tidak hanya perlindungan atas semua hak atas kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, 129 Jati, Bilangan 9, Disember 2004 baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut pembinaan generasi muda, sehingga dalam situasi apapun kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: a. bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dan jangan lupa menanamkan rasa tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu. b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhan secara optimal bertanggung jawab, merupakan usaha kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi yang akan datang. Azas perlindungan anak merupakan interprestasi yang benar dan sah terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara dan Falsafah Negara yang telah dijabarkan dalam GBHN, kelanjutannya dapat dilihat pada Pasal 43 UUD 1945. Perlindungan anak, adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat dilaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak haruslah diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat ( Shanty Dellyana, 1998 ; 37 ). Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional, adalah pembangunan manusia seutuhnya. Karena mengabaikan masalah perlindungan anak tidak memantapkan pembangunan nasional yang akan menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan. Berbagai dokumen Internasional diatas jelas merupakan refleksi dan kesadaran dan keprihatinan masyarakat Internasional akan perlunya perlindungan terhadap keadaan buruk / menyedihkan yang menimpa anak-anak diseluruh dunia. Dari berbagai dokumen dan pertemuan Internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang / aspek, antara lain: a. perlindungan terhadap hak-hak asasi kebebasan anak; b. perlindungan anak dalam proses peradilan; c. perlindungan kesejahteraan anak ( dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial ); d. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; e. perlindungan anak dalam segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), pendayagunaan/ penyalahgunaan obatobat, memperalat anak dalam melakukan kejahatan; f. perlindungan terhadap anak-anak jalanan; g. perlindungan anak akibat peperangan / konflik bersenjata, dan; h. perlindungan anak terhadap tindak kekerasan. (Aminah Aziz, 1998 ; 29) Menurut Arif Gosita bahwa perlindungan anak, adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, kalau kita ingin tahu apakah terjadi perlindungan anak yang baik atau tidak baik, tepat atau tidak tepat, harus 130 Roswita - Perlindungan Hukum Terhadap Anak diperhatikan mana yang relevan yang pegawai. Istilah-istilah ini pada hakikatnya adalah sama, yaitu adanya mempunyai peranan penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak (Arif Gosita, Jakarta, 1985: 12) Irma Setyowati Soemitro, bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu: a. Perlindungan anak bersifat yuridis, meliputi: 1) bidang hukum publik, dan; 2) bidang hukum perdata. b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi: 1) bidang sosial; 2) bidang kesehatan, dan; 3) bidang pendidikan ( Irma Setyowati Soemitro, 1990: 13 ) Pengertian Anak Dalam Sistem Hukum Perburuhan Buruh sering juga disebut sebagai seorang karyawan, pekerja dan orang bekerja pada orang lain, dan menerima upah sebagai imbalan atas prestasi kerjanya. Undangundang Kerja Nomor 12 Tahun 1948, melaui pasal 1 membagi buruh / pekerja dalam empat jenis, yaitu: a. Buruh anak / pekerja anak, adalah orang laki-laki atau perempuan berusia kurang dari 14 tahun. b. Buruh muda / pekerja muda, adalah orang laki-laki ataupun perempuan yang minimal berumur 14 tahun dan maksimal 18 tahun. c. Buruh wanita / pekerja wanita, adalah wanita-wanita yang melakukan pekerjaan sebagai buruh. d. Buruh dewasa / pekerja dewasa, adalah orang-orang berusia dewasa, yaitu 18-55 tahun yang melakukan pekerjaan buruh. Jadi buruh / pekerja yang bekerja pada majikan / pengusaha dan pelaksanaan pekerjaannya dilaksanakan atas perintah majikannya itu. Menurut Aminah Azis perlindungan hukum adalah ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban bagi si buruh. Oleh karena buruh, adalah bagian dari buruh secara umum, maka hak-hak dan kewajiban bagi buruh pada umumnya adalah menjadi hak dan kewajiban bagi buruh anak. (Aminah Azis, 1998 : 62) Anak menurut Stb. 1925 No. 647, adalah orang yang berumur 12 tahun ke bawah, yang kemudian diubah menjadi 14 tahun (Stb. 1949. No. 8). Anak dibawah umur, berdasarkan Pasal 2 stb. No. 467 tidak boleh menjalankan pekerjaan pada: a. Di pabrik (ruangan tertutup / dipandang sebagai tertutup, dimana digunakan suatu alat untuk / tenaga mesin); b. Ditempat kerj a (ruangan tertutup, dimana untuk suatu perusahaan biasanya dilakukan pekerjaan tangan bersama-sama oleh sepluh orang atau lebih); c. Pada perbuatan, pemeliharaan, dan pembetulan atau pembongkaran suatu bangunan dibawah tanah, pekerjaan galian, bangunan-bangunan air, dan gedung serta jalan; 131 Jati, Bilangan 9, Disember 2004 d. Pada perusahaan kereta api; e. Pada pembuatan, pembongkaran, dan pemindahan barang barang dari pelabuhan, dermaga, galangan maupun di stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran, di tempat penumpukan dan gudang, kecuali jika membawa dengan tangan; f. Memindahkan barang untuk suatu perusahaan, jika pekerjaannya nyatanyata meminia pemerasan tenaga yang terlalu berat; g. Seorang anak berumur lebih dari 8 tahun dan kurang dari 14 tahun terdapat dalam ruang tertutup dimana dilakukan pekerjaan, maka anak itu dianggap bekerj a; h. Tidak boleh melakukan pekerjaan di kapal, Ordonansi 27 Februari 1926, No. 87, kecuali dibawah pengawasan ayahnya, dan; i. Upah sama dengan upah orang dewasa. Buruh muda, Pasal 4 UU. No. 12 Tahun 1948 tidak boleh menjalankan pekerjaan: a. Pada malam hari; b. Di dalam tambang, lubang di dalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan lain dari tanah; c. Menjalankan pekerjaan berbahaya bagi kesehatan; d. Di kapal luar negeri, jalur kereta api, jalur batu bara, dan; e. Belum mencukupi ikatan perjanjian kerja, harus diwakili orang tua / wali yang syah. Secara teoritis sesungguhnya perlindungan terhadap pekerja anak dan buruh muda telah ada, tetapi dalam praktek hal tersebut belum berjalan dengan baik, masih saja menjadi pemandangan keseharian adanya pelanggaran atas undang-undang tersebut. Menurut UU. No. 25 Tahun 1997, membedakan atas pekerja anak dan buruh muda. Anak dibatasi pada orang laki-laki atau wanita yang berumur 15 tahun atau lebih kurang dari 18 tahun. Dalam UU. No. 25 tahun 1997, ditegaskan pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun untuk buruh muda pada dasarnya tidak dilarang kecuali: a. Di dalam tambang, lubang, atau di bawah permukaan tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan lain dari tanah; b. Pada tempat-tempat kerja tertentu yang dapat membahayakan bagi kesusilaan, dan; c. Pada waktu tertentu malam hari. Anak Dalam Kedudukan Hukum Untuk meletakkan seorang anak ke dalam pengertian subyek hukum seperti orang dewasa dan badan hukum, maka faktor internal maupun eksternal sangat berpengaruh untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur eksternal dan internal, adalah: a. Unsur internal pada diri anak. 1. Subyek hukum, sebagai seorang manusia anak juga digolongkan sebagai 132 Roswita - Perlindungan Hukum Terhadap Anak human rights yang terikat dalam perundang-undangan, yang diletakkan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum. 2. Persamaan hak dan kewajiban anak, yang sama dengan orang dewasa, yang diberikan oleh perundang-undangan. Hukum meletakkan anak sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan kewajiban sebagai subyek hukum. b. Unsur eksternal pada diri anak. 1. Persamaan kedudukan dalam hukum, dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum, yang ditentukan oleh peraturan hukum. 2. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD 1945 dan perundang-undangan. Pengertian Anak Dalam Pandangan Sistem Hukum a. Pengertian anak menurut UUD 1945 Anak adalah subyek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Menurut UUD 1945 dan pengertian politik menonjolkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah dan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak. Pengembangan bangsa dan negara hams memperioritaskan anak, sebagai generasi pewaris bangsa yang berkemampuan ilmu dan teknologi yang tinggi dan dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kedudukan Pasal 34 UUD 1945 yang menyebutkan "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Irma Setyowati Soemitro mengatakan pengertian tentang anak, yaitu seseorang anak hams memperoleh hak-hak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan rohani, jasmaniah, maupun sosial, anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. ( Irma Setyowati Soemitro, 1990: 16 ). Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah is dilahirkan, anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan yang waj ar. b. Pengertian anak menurut hukum perdata Anak sebagai subyek hukum yang tidak mampu. Dalam hukum perdata khususnya Pasal 330 ayat (1) mendudukkan status anak sebagai berikut, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin,.... Dalam Pasal 330 ayat (3), seseorang yang belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian,... Pengertian anak disebutkan dengan istilah "belum dewasa" dan mereka yang berada dalam 133 Jati, Bilangan 9, Disember 2004 pengawasan orang tua dan perwalian. Kedudukan seorang anak, akibat dari belum dewasa, menimbulkan hak-hak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut hakhak keperdataan anak yang dijelaskan dalam Pasal 1 KUH Perdata anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki. Menurut UU. No. 12 Tahun 1995, anak diklasifikasikan ke dalam: 1. Anak pidana, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 tahun. 2. Anak negara, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama berumur 18 tahun. 3. Anak Sipil, adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh ketetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Menurut UU. No. 3 Tahun 1997 anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun, dan belum pernah kawin. Yang dimaksudkan anak nakal, adalah sebagai berikut: 1. Anak yang melakukan tindak pidana. 2. Anak yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perundangundangan, peraturan hukum yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. C Pengertian anak menurut uu. No. 39 tahun 1999 Pengertian anak tidak jauh berbeda dengan makna yang ditetapkan UUD 1945. dalam makna tata negara untuk mendapat status atas perlindungan dari kewajibankewajiban hukum, baik untuk dipelihara atau direhabilitasi dari perbuatan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Pengertian anak menurut ketentuan hukum tata negara dapat meliputi hakhak orang tua yang menjadi PNS atau POLRI, seperti berikut: 1. Hak untuk memperoleh tunjangan, dan; 2. Hak untuk memperoleh askes, tunjangan kepegawaian, dan lain-lain. ( Maulana Hassan Wadong, 2000 : 23 ). Pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia anak, yaitu nol (0) tahun dan batas penuntutan 8 (delapan) tahun sampai dengan batas 18 tahun dan belum pernah kawin. ( Maulana Hassan Wadong, 2000: 24 ). Pengelompokkan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak; 2. Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum; 3. Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana; 4. Pengelompokkan proses pemeliharaan, dan; 134 Roswita - Perlindungan Hukum Terhadap Anak 5. Pembinaan yang efektif. (Maulana Hassan Wadong, 2000: 26 ). Batas usia anak menurut spesifikasi hukum, adalah : Menurut hukum perdata batas usia anak berdasarkan Pasal 330 BW, adalah: 1. Batas antara usia belum dewasa minderjerigheid dengan telah mederjerigheid, yaitu 21 tahun. 2. Seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa. Batas usia anak menurut UU No. 1 Tahun 1974, yang dirumuskan melalui Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), adalah sebagai berikut: 1. Dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan batas usia minimun untuk dapat kawin bagi seorang pria, yaitu 19 tahun, dan bagi seorang wanita yaitu 16 tahun. 2. Dalam pasal 47 ayat (1) menyebutkan batas usia minimun untuk dapat kawin dalam kekuasaan orang tua, selama kekuasaan itu tidak dicabut. 3. Dalam Pasal 50 ayat (1), menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin berada dalam status perwalian. ( Irma Setyowati Soemitro, 1990: 20 ). Berdasarkan hukum adat, seseorang dikatakan sudah dewasa, j ika memenuhi syarat: 1. Sudah dapat bekerja untuk keperluannya sendiri; 2. Sudah kawin, pergi meninggalkan orang tuanya, pergi ke tempat lain membentuk suatu rumah tangga, dan; 3. Diundang dalam acara adat atas namanya sendiri. ( Roswita Sitompul, 1996 : 36 ). Sementara batas usia anak menurut ketentuan hukum pidana, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No. 3 Tahun 1997, adalah sebagai berikut : "anak, adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun, dan belum pernah kawin". Sebenarnya batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan, karena pada kenyataannya, walaupun orang tersebut belum dewasa, namun ia dapat melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya. Walaupun ia belum berwenang kawin, tapi untuk menentukan batas umur dari seorang anak ditentukan berdasarkan peraturan hukum yang dipatuhi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tenaga Kerja Di Pertangkahan Ikan Belawan Dalam UU No. 25 Tahun 1997, disebutkan "bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur kurang dari 15 tahun, orang muda yaitu laki-laki atau wanita yang berumur 15 tahun atau lebih dan kurang dari 18 tahun. Ketentuan batas umur bekerja ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 1999, tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang batas usia minimun untuk diperbolehkan bekerja, menyebutkan usia minimun tidak boleh kurang dari usia wajib belajar, yaitu 15 tahun. Tabel berikut menggambarkan umur pekerja anak yang bekerja di 135 Jati, Bilangan 9, Disember 2004 Pertangkahan Ikan Belawan. Tabel 1: Usia Pekerja Anak Yang Bekerja Di Pertangkahan Ikan Belawan n = 20 No Umur Jumlah cyo 1 10 sampai dengan 14 tahun 9 45 2 15 sampai dengan 18 tahun 11 55 Jumlah 20 100 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 45 % tenaga kerja anak yang bekerja di Pertangkahan Ikan Belawan berumur 10 sampai dengan 14 tahun dan 55 % responden yang menjawab berumur 15 sampai dengan 18 tahun, dan mereka pada umumnya hanya mengecap pendidikan SD, SMP, dan tidak tamat. Berdasarkan wawancara peneliti pada pekerja anak, kebanyakan mereka bekerja tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, dan ada yang lari dari rumah orang tuanya, seperti penuturan seorang pekerja anak yang bermarga Sinaga, yang sudah 3 tahun bekerja di Pertangkahan Ikan Belawan, dan tidak pernah pulang menemui orang tuanya di Siantar. Dan ada beberapa pekerja itu yang pernah mengecap pendidikan SMU, tapi rupanya pendidikan tidak mengenal strata di Pertangkahan Ikan Belawan tersebut, dan kedudukannya sama seperti pekerja anak yang berpendidikan SD dan SMP. Menurut Permenaker No. 1 tahun 1987, yang mengatur tentang anak yang terpaksa bekerja, dirumuskan, bahwa terhadap anak yang terpaksa bekerja disyaratkan mempunyai izin tertulis dari orang tua ( walinya ). Tabel di bawah ini menerangkan ada tidaknya persetujuan orang tua terhadap anaknya yang bekerja di Pertangkahan Ikan Belawan. Tabel 2: Persetujuan Orang Tua Anaknya Bekerja n = 20 No Keterangan Jumlah % 1 Setuju 17 85 2 Tidak Setuju 1 5 3 Tidak Menjawab 2 10 Jumlah 20 100 Dalam tabel di atas dapat dilihat, bahwa 17 responden ( 85 % ) yang menjawab orang tuanya setuju mereka melakukan pekerjaan di Pertangkahan Ikan Belawan, ini pada umumnya bagi pekerja anak yang orang tuanya berdomisili di sekitar Belawan. Dan 5% dari responden menjawab orang tuanya tidak setuju, karena orang tuanya masih mengharapkan anaknya untuk melanjutkan studinya, agar nanti 136 Roswita - Perlindungan Hukum Terhadap Anak kelak anaknya jangan susah seperti orang tuanya, tapi anak tidak mempunyai kemauan untuk belajar, serta 10% responden yang tidak memberikan jawaban, ini nyatanya responden yang lari dari rumah orang tuanya kota, bahkan orang tuanya sendiri tidak mengetahui dimana anaknya bekerja dan tinggal. Dari tabel 2 tersebut, tergambar masih besar angka dari orang tua yang kurang memahami arti pendidikan bagi anak, sebagai sarana peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah dalam hal ini harus pro aktif mengawasi dan memberi sanksi dengan tidak memberi perpanjangan operasional dari suatu perusahaan yang mempekerjakan anak tanpa persetujuan orang Ma atau walinya, hal ini sangatlah penting agar kita saling mendukung untuk terlaksananya program wajib belajar 9 tahun bagi anak Indonesia, karena anak Indonesia adalah harapan negara dan bangsa. Perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja anak bersifat konsensuil dan rill, terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pekerja anak melakukan pekerjaan untuk waktu yang tertentu, dan pengusaha memberikan upah atas prestasi bekerja. Perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja anak di Pertangkahan Ikan Belawan, umumnya bersifat tulisan yang dilakukan di atas kertas segel dan ditandatangani pekerja anak tersebut. a. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Tujuan utama dari perjanjian kerja adalah untuk mendapatkan kepastian akan penerimaan upah. Tabel di bawah ini menggambarkan besarnya upah yang diterima oleh pekerja anak di Pertangkahan Ikan Belawan perharinya. Tabel 3: Upah Pekerja Anak Perhari Di Pertangkahan Ikan Belawan n = 20 No Besarnya Upah / Gaji Jumlah % 1 Rp. 15.000,- - Rp. 20.000,- 12 60 2 Rp. 20.000,- - Rp. 25.000,- 8 40 Jumlah 20 100 Tabel di atas menggambarkan bahwa 60 % responden menjawab gaji pekerja anak di Pertangkahan Ikan Belawan Rp. 15.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- perhari, dan 40 % responden memperoleh gaji Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,- perhari. Menurut Pasal 4 PP No. 8 Tahun 1981, tentang Perlindungan Upah, disebutkan bahwa upah tidak dibayarjika pekerja tidak melakukan pekerjaan, hal ini dikenal dengan azas no work no pay, asas ini tidak berlaku mutlak. Maksudnya dapat dikesampingkan dalam hal-hal tertentu atau dengan kata lain pekerja tetap mendapat upah meskipun tidak melakukan pekerjaan. Ketentuan Pasal 4 PP. No. 8 Tahun 1981 tentang no work no pay dijalankan secara tegas di Pertangkahan Ikan Belawan tanpa pengecualian, sehingga setiap 137 Jati, Bilangan 9, Disember 2004 pekerja anak yang tidak melakukan tugasnya, baik karena sakit atau dengan alasan apapun tidak mendapat upah. Dari uraian di atas terlihat pengusaha lebih cenderung mengutamakan profit, pihak yang lemah ( pekerja anak ) pasti kalah kepada pihak yang kuat ( pengusaha ), meskipun perundangan jelas telah memberikan penyimpangan terhadap azas no work no pay, namun hal ini dikesampingkan karena merugikan perusahaan. Dalam hal di atas, penting adanya organisasi buruh, untuk memperjuangkan hak-hak buruh tapi kekuatan dari organisasi ini tidak menyentuh pekerja anak di Pertangkahan Ikan Belawan. Setiap perjanjian kerja, salah satu syaratnya adalah adanya pekerjaan yang hams dikerjakan dan tiap perusahaan telah membuat peraturan tersendiri, berapa lama pekerja itu dalam satu hari melaksanakan pekerjaannya. Tabel di bawah ini menggambarkan jam kerja tiap-tiap pekerja anak di Pertangkahan Ikan Belawan. Tabel 4: Waktu Bekerja Pekerja Anak Di Pertangkahan Ikan Belawan n = 20 No Waktu Bekerja Jumlah °A) 1 7 jam satu hari - - 2 10 jam satu sehari 15 75 3 Lebih dari 10 jam 5 25 Jumlah 20 100 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak seorangpun responden menjawab mereka bekerja 7 jam satu hari sesuai dengan ketentuan pemerintah, dan 75 % responden menjawab mereka bekerja 10 jam satu hari, yang dimulai dengan 6 jam pagi dan istirahat makan siang jam 12 sampai jam 13, selesai bekerja jam 5 sore dengan upah Rp. 15.000,- Selanjutnya, jika pekerjaan yang dikerjakan juga belum selesai maka para pekerja anak di Pertangkahan Ikan Belawan terus melanjutkannya sampai pada malam hari, menurut hasil wawancara peneliti, pada scat penyelesaian pekerjaan inilah para pekerja anak tersebut barn menerima ataupun mendapatkan upah sebanyak Rp. 20.000,- satu hari kalau pekerjaan itu selesai di luar jangka waktu yang telah ditentukan perusahaan. b. Sarana Setiap perusahaan yang menjalankan usahanya selalu memberikan sarana yang dipakai oleh pekerjanya pada waktu melaksanakan pekerjaan di perusahaan, agar para pekerja itu dapat bekerja dengan baik dan tidak terganggu kesehatannya, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan kapasitas yang direncanakan oleh pengusaha. Demikian juga perusahaan-perusahaan yang ada di Pertangkahan Ikan 138 Roswita - Perlindungan Hukum Terhadap Anak Belawan, apakah juga mempersiapkan sarana untuk pekerjaan demi keselamatan perusahaan, dalam tabel berikut dapat dilihat: Tabel 5: Tempat Pemondokan Para Pekerja Anak n = 20 No Tern pat Pemondokan Jumlah % 1 Ditempat yang disediakan 15 75 2 Di Bot 4 20 3 Tidak Menjawab 1 5 Jumlah 20 100 Dalam tabel dilihat bahwa kebanyakan pekerja anak, yaitu 75 % tidur dan beristirahat di rumah yang sudah disediakan, yakni sebuah rumah yang dibangun dari kayu sangat rentan dengan bahaya laut, yakni angin dan air pasang, yang kelihatannya bangunan itu tidak kokoh, terbuat dari dinding dan Iantai dari kayu. Dan 20 % responden menjawab mereka beristirahat tidur di kapal bot, kapal penangkapan ikan, pokoknya dimana saja mereka merasa aman untuk melepaskan lelah yang sudah bekerja seharian tidak perduli dengan kuatnya angin laut menerpa mereka. Serta 5 % responden tidak memberikan jawaban. Rupanya yang terakhir ini menginap di tempat temannya, di sekitar Pertangkahan, dengan menyewa tempat tidur, yang satu hari sewanya Rp. 500,- Pengusaha di Pertangkahan Ikan Belawan pada umumnya memberikan fasilitas makan siang dan uang makan Rp. 5.000,- per hari. Jadi makan malam dan sarapan pagi ditanggung sendiri oleh pekerja anak itu. Ini bagi anak yang hanya bekerja di Pertangkahan Ikan Belawan saja, meskipun mereka habis kerja pada malam hari. Dalam melaksanakan tugasnya, pekerja anak dilengkapi dengan alat pelindung. Tujuannya, adalah melindungi pekerja, jangan sampai cedera pada waktu bekerja. Kondisi ini sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini. Tabel 6: Alat Pelindung Yang Disediakan Untuk Pekerja Di Pertangkahan Ikan Belawan n = 20 No Besarnya Upah / Gaji Jumlah % 1 Ada 7 35 2 Tidak ada 13 65 Jumlah 20 100 Pihak pengusaha di Pertangkahan Ikan Belawan, pada umumnya tidak memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya, terbukti dari jawaban responden 65 % yang menjawab tidak ada perusahaan menyediakan alatalat pelindung agar pekerja itu terhindar dari cidera pada saat melaksanakan tugasnya, 139 Jati, Bilangan 9, Disember 2004 pada umumnya pekerja anak di Pertangkahan itu bekerja tanpa beban sedikitpun. Sementara, bila sikap pekerja anak yang hendak dilihat, maka hal ini penulis gambarkan dalam tabel berikut. Tabel 7: Sikap Pekerja Anak Dalam Melaksanakan Pekerjaan n = 20 No Besarnya Upah / Gaji Jumlah % 1 Senang 18 90 2 Tidak senang 2 10 Jumlah 20 100 Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa 90 % responden menjawab mereka senang bekerja di Pertangkahan Ikan Belawan, karena mereka bekerja saling bercanda dan tanpa merasa waktu sudah sore, istirahat, capek, kemudian tidur. Sedangkan 10 % responden menjawab tidak senang, dengan alasan karena terlalu capek dan gaji sangat sedikit, tapi karena tidak ada pekerjaan yang lain terpaksalah. Setiap orang yang melakukan pekerjaan, tentu mempunyai alasan. Dalam tabel di bawah ini dapat dilihat apa yang merupakan motif ataupun latar belakang dari apa anak sehingga anak menjadi pekerja anak di Pertangkahan Ikan Belawan, yang mana bila kita melihatnya dari segi usia, seharusnya si anak tersebut masih harus memperoleh ataupun mendapatkan pendidikan di bangku sekolah secara formal. Baik di tingkat dasar ( SD ), menengah ( SMP ), maupun akhir ( SMA ). Juga dari usia tersebut menunjukkan anak berada pada masa bermain jadi bukan bekerj a. Tabel 8: Alasan Pekerja Anak Itu Bekerja Di Pertangkahan Ikan Belawan n = 20 No Besarnya Upah / Gaji Jumlah 1 Ekonomi 17 85 2 Non Ekonomi 3 5 Jumlah 20 100 Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerja anak yang bekerja di Pertangkahan Ikan Belawan kebanyakan karena alasan ekonomi, yaitu 85 responden menjawab mereka bekerja karena perekonomian orang tua tidak memungkinkan, apalagi untuk biaya sekolah. Dan 3 responden (15 %) menyatakan mereka bekerja karena alasan di luar alasan ekonomi. Menurut hasil wawancara peneliti kepada pekerja anak itu, bahwa satu diantara responden yang bernama Didit, usia 14 tahun, is terpaksa bekerja karena orang tuanya sudah bercerai, ayah yang beroperasi sebagai pemborong dan ibu pergi ke Malaysia, dan kedua-duanya sudah kawin dengan orang lain. Serta 2 responden lainnya menjawab, bahwa mereka bekerja bukan karena alasan ekonomi, 140 Roswita - Perlindungan Hukum Terhadap Anak tapi tidak sanggup otaknya untuk melanjutkan studi, sementara orang tua terus menekan untuk tetap sekolah, terjadi komplen terus menerus antara si anak dengan orang tuanya, akhirnya anak tersebut lari dari rumah dan bekerja di Pertangkahan Ikan Belawan. c. Peranan Jamsostek Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek ), yang diatur di dalam UU. No. 3 Tahun 1992 untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial, ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan, baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia. Sehingga diharapkan ketenangan kerja bagi pekerja akan terwujud, sehingga produktivitas akan semakin meningkat. Tabel berikut memperlihatkan status pekerja anak dalam hubungannya dengan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek). Tabel 9: Pekerja Anak Yang Terdaftar Sebagai Anggota Jamsostek n = 20 No Besarnya Upah / Gaji Jumlah °A 1 Terdaftar 5 25 2 Tidak terdaftar 15 75 Jumlah 20 100 Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa hanya 25 responden menjawab bahwa pekerja anak sudah menjadi anggota dari Jamsostek, dan 75 % tidak masuk sebagai anggota Jamsostek. d. Penyelesaian Perselisihan Sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lain, maka merupakan suatu hal yang wajar jika dalam interaksi tersebut terjadi perbedaan paham yang mengakibatkan konflik antara satu dengan yang lain. Karena merupakan sesuatu yang lumrah, maka yang penting adalah bagaimana meminimalisir atau mencari penyelesaian dari konflik tersebut, sehingga konflik yang terjadi tidak menimbulkan ekses-ekses negatif. Dalam tabel di bawah ini dapat dilihat bagaimana para pekerja anak itu melakukan penyelesaian terhadap konflik yang mereka alami. Tabel 10: Cara Penyelesaian Perselisihan n = 20 No Besarnya Upah / Gaji Jumlah % 1 Musyawarah 17 85 2 Pengadilan 1 5 3 Arbitrase 2 10 Jumlah 20 100 141 Jati, Bilangan 9, Disember 2004 Darr tabel di atas dapat dilihat, bahwa jika terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja anak itu, biasanya dilakukan musyawarah diantara pekerja anak itu sendiri dengan pengusaha. Pengawasan Dari Pihak Pemerintah Campur tangan pemerintah ( penguasa ) dalam hukum perburuhan untuk terciptanya hubungan perburuhan / ketenagakerjaan yang adil, karena jika terciptanya hubungan antara pekerj a dan pengusaha yang sangat berbeda secara sosial ekonomi, diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan perburuhan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang lemah. Pengawasan di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh Depnaker cq. Bidang Pengawasan. Secara normatif, pengawasan perburuhan diatur dalam UU No. 23 tahun 1984 jo UU. No. 3 Tahun 1951, tentang Pengawasan Perburuhan. KESIMPULAN DAN SARAN Sebagai penutup dari penyajian laporan hasil penelitian, berikut akan dikemukakan beberapa hal, yaitu: 1. Kesimpulan a. Bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Pertangkahan Ikan Belawan belum menyentuh pekerja anak itu, meskipun sudah ada peraturan yang tegas dibuat oleh pemerintah, terbukti jam kerja yang cukup panjang dan adanya diskriminasi upah yang sangat menyolok. b. Bahwa pemerintah turut pro aktif untuk terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak yang terpaksa bekerja, dengan anak membuat suatu batas umur anak yang dibolehkan untuk bekerja dengan membuat suatu batas umur anak yang dibolehkan untuk bekerja, dan memberikan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan laporan pada Depnaker, apabila mereka mempekerjakan anak, tapi ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya, pengusaha enggan melaporkan hal yang sebenarnya. 2. Saran a. Agar Pemerintah, LSM, dan Swasta harus mulai mengambil langkah tegas dan saling mendukung agar terwujudnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang terpaksa bekerja. b. Pemerintah harus bersikap tegas untuk memberikan sanksi bagi pengusaha yang tidak mengindahkan peraturan-peraturan dengan cara membayar ganti rugi kepada negara dan tidak memperpanjang izin operasional perusahaan tersebut. c. Perlindungan hukum terhadap anak itu, adalah kewajiban kita bersama, maka hams dimulai dari keluarga kita sendiri untuk memperlakukan tiap orang yang bekerja untuk kita hams sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 142 Roswita - Perlindungan Hukum Terhadap Anak DAFTAR PUSTAKA Aziz. Aminah, (1998), Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU Press, Medan. Dellyana. Shanty, (1998), Wanita Dan Anak Dimata Hukum, Liberty, Yogyakarta. Gosita. Arif, (1985), Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta. Hassan Wadong Maulana, (2000), Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, PT. Grasindo, Jakarta. Setyowati Soemitro Irma, (1990), Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta. Sitompul. Roswita, (1996), Hukum Adat I, Loka Karya, Medan. Soekanto. Soerjono, (1996), Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta. NOTA HUJUNG Penulis, adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan, Indonesia. 143

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
SITOMPUL, Roswita. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPANAK SEBAGAI TENAGA KERJA DI PERTANGKAHAN IKAN BELAWAN. JATI - JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES, [S.l.], v. 9, p. 125-143, dec. 2004. ISSN 2600-8653. Available at: <https://jati.um.edu.my/article/view/5932>. Date accessed: 22 may 2019.
Section
Articles